Profil dan sejarah

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas pada periode awal berdirinya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana, mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang baku pada tanggal 27 April 1964.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 4, Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Balai Pemasyarakatan didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam menangani wilayahnya yang luas, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat memiliki 4 empat Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan yaitu di Bogor, Bandung, Garut, dan Cirebon. Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut sendiri didirikan pada tanggal 23 Februari 2007 sesuai dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.06-PR.07.03 Tahun 2007. Kantor Bapas Kelas II Garut berlokasi di Jl. KH. Hasan Arief No. 2 RT 03/05 Ds. Jati Kec. Banyuresmi, Garut. Wilayah kerja Bapas Kelas II Garut sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meliputi wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Atas wilayahnya yang luas ini, demi menjaga pelayanan prima pada klien, Bapas Garut memiliki satu Pos Bapas yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Banjar. Pos Bapas Banjar memiliki fungsi sebagai garda utama dalam menangani kasus-kasus mendesak yang ada di daerah Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Bapas Garut dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) dibantu oleh tiga orang pejabat Eselon V yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasubsi BKA), Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasubsi BKD), dan Kepala Urusan Tata Usaha (TU). Terdapat 19 orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Garut untuk menjalankan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, dimana tujuh orang di antaranya masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil. PK adalah jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung pada Kabapas. Kepala Urusan TU memiliki empat orang staf untuk menduduki jabatan-jabatan non teknis, yaitu bendahara, sekretaris pimpinan, dan staf umum.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas Pokok :

Melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan
2. Melaksanakan registrasi klien pemasyarakatan
3. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum (klien anak) dan warga binaan pemasyarakatan (klien dewasa) yang menjalani program reintegrasi
4. Melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam dan di luar proses peradilan pidana
5. Melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan klien
6. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan
7. Melakukan urusan tata usaha Bapas

Kepala Bapas Kelas II Garut Dari Masa Ke Masa

 
Edi Kasman, Bc.IP.
NIP. 196102221985031001
2008 – 2011
Derri Gusriadi, AKS., SH.
NIP. 197108231998031001
2011 – 2014
Angkeu Nur’Aety, Bc.IP.
NIP. 195804061981032001
2014 – 2016
Dr. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si.
NIP. 197310121992032001
2016 – 2018
Kadar Rusmana, S.IP., M.Pd.
NIP. 196706011991031001
2018 – sekarang
1
×
Hallo, Ada yang bisa kami bantu?